You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Plt Gubernur dan 30 Ribu Pegawai Senam Bersama
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Plt Gubernur dan 30 Ribu Pegawai Senam Bersama

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono bersama sekitar 30 ribu pegawai yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menggelar senam bersama di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Saya imbau agar semangat kita tetap menjaga Jakarta sebagai milik bersama, karena ini merupakan miniatur Indonesia

Usai kegiatan senam bersama ini, dilakukan deklarasi pemantapan netralitas birokrat dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta, 15 Februari mendatang.

"Netralitas birokrasi merupakan kunci sukses Pilkada. Netralitas penting untuk menjaga demokrasi," kata Sumarsono, Kamis (9/2).

Plt Gubernur Larang Lembaga RT/RW Berpolitik

Ia menambahkan, hari ini juga dilaunching secara resmi lagu Mars DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 191 Tahun 2017 tentang Lagu Mars DKI Jakarta Sebagai Lagu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

"Saya imbau agar semangat kita tetap menjaga Jakarta sebagai milik bersama, karena ini merupakan miniatur Indonesia," ujarnya.

Selain itu, sambung Sumarsono, dirinya juga menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh pegawai. Sebab, 11 Februari mendatang akan dilakukan serah terima jabatan kepada Gubernur DKI Jakarta yang sudah selesai masa cutinya.

"Saya mohon maaf jika selama memimpin ada yang kurang berkenan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12532 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1384 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1373 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1322 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1029 personBudhi Firmansyah Surapati